Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asia Sentinel Minta Maaf ke SBY, Demokrat Tetap ke Jalur Hukum

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama dengan para kader Partai Demokrat mengangkat tangannya dalam perayaan ulang tahun ke-17 Partai Demokrat, di Jakarta, Senin, 17 September 2018. Dalam perayaan ulang tahun ke-17 ini, Partai Demokrat mengangkat tema
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama dengan para kader Partai Demokrat mengangkat tangannya dalam perayaan ulang tahun ke-17 Partai Demokrat, di Jakarta, Senin, 17 September 2018. Dalam perayaan ulang tahun ke-17 ini, Partai Demokrat mengangkat tema "Utamakan Rakyat dan Bangun Politik yang Beradab". TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat tetap akan menempuh jalur hukum terhadap media asing Asia Sentinel, kendati media tersebut sudah menyatakan permohonan maafnya kepada Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhono (SBY) atas pemberitaan kasus Bank Century.

Baca: Asia Sentinel Minta Maaf ke SBY Soal Pemberitaan Kasus Century

"Kami tetap akan mengambil langkah-langkah yang kami anggap perlu," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean pada Kamis, 20 September 2018.

Sebelumnya, Asia Sentinel menyampaikan permohonan maaf kepada SBY. Permohonan maaf itu tertuang dalam satu artikel yang dibagikan di laman www.asiasentinel.com pada Rabu, 19 September 2018.

Selain Asian Sentinel, Partai Demokrat juga akan mengambil langkah hukum kepada beberapa media nasional, baik online dan televisi yang telah memberitakan dan menyiarkan fitnah dari Asia Sentinel secara berlebihan dan tidak berimbang. "Tidak hanya melaporkan kepada Dewan Pers, KPI, tapi kami juga mengkaji mengambil langkah hukum menuntut ganti rugi melalui pengadilan," ujar dia.

Baca: Soal Asia Sentinel, Johan: Istana Tak Ada Kepentingan dengan SBY

Menurut Ferdinand, langkah itu dilakukan karena pihaknya menduga kuat penyebarluasan berita tersebut memiliki misi tertentu dan bukan kepentingan pemberitaan. Misi itu, ujar dia, telah merugikan SBY dan Demokrat secara imateril dengan sangat besar. "Maka kami akan mengajukan mereka ke pangadilan dengan tuntutan ganti rugi yang tentu akan sangat besar," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Asia Sentinel menulis berita berjudul “Indonesia’s Vast Criminal Conspiracy’ yang diterbitkan pada 11 September 2018. Artikel itu mengulas hasil investigasi setebal 488 halaman terkait kasus bailout Bank Century. Hasil investigasi itu termaktub dalam berkas gugatan yang diajukan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritania bulan lalu.

Dalam berita itu, John Berthelsen selaku penulis artikel mengatakan pemerintah SBY, Presiden ke-6 RI dan Ketua Umum Partai Demokrat, telah melakukan konspirasi kriminal terbesar dengan mencuri dana US$ 12 miliar dari pembayar pajak dan mencucinya melalui bank-bank internasional. Kasus itu disebut melibatkan 30 pejabat dan sejumlah lembaga keuangan internasional.

Baca: SBY: Asia Sentinel Akan Kita Kejar Hingga ke Ujung Dunia

Pada Rabu, 19 September 2018, Asia Sentinel menyampaikan permohonan maaf yang dituangkan dalam satu artikel yang dibagikan di laman www.asiasentinel.com. “Kami ingin meminta maaf sepenuhnya dan tegas kepada mantan Presiden Yudhoyono, Partai Demokrat, dan siapa saja yang dihina oleh artikel tersebut, dan lebih dari itu, kepada rakyat Indonesia untuk penghinaan yang mungkin kami timbulkan dengan cerita itu,” bunyi salah satu kutipan dalam artikel tersebut.

Selain meminta maaf, Asia Sentinel telah menurunkan artikel yang berisi investigasi konspirasi pada kasus Bank Century. Dalam tulisan tersebut dikatakan SBY bersama 30 pejabat lain melakukan tindak pencucian uang sebesar US$ 12 miliar atau setara Rp 177 triliun. Saat Tempo berusaha mencari artikel yang diterbitkan pada 10 September 2018 itu melalui mesin pencarian Google, tak ditemukan artikel tersebut di laman Asia Sentinel.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.


Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

16 jam lalu

Jokowi hadir di PEVS 2024. (Gooto/Rafif Rahedian)
Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto


Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

18 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.


AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.


Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

21 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo


Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

22 jam lalu

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.
Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

Menurut Ujang Komarudin, pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto harus dilihat berdasarkan kebutuhan.


Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.


Hari Buruh Internasional dari Masa ke Masa di Indonesia, Kapan Mulai Jadi Hari Libur Nasional?

2 hari lalu

Massa dari berbagai elemen organisasi buruh saat melakukan aksi peringatan May Day atau hari buruh Internasional di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024. Pengendara dihimbau untuk menghindari kawasan tersebut dkarenakan adanya penumpukan massa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hari Buruh Internasional dari Masa ke Masa di Indonesia, Kapan Mulai Jadi Hari Libur Nasional?

Hari Buruh diperingati setiap tahun pada 1 Mei. Kapan pertama kali diperingati di Indonesia, kapan pula ditetapkan sebagai hari libur nasional?


Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

2 hari lalu

(dari kanan) Arumi Bachsin dan suami, Emil Dardak. Foto: Instagram/@arumibachsin_94
Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.


Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

2 hari lalu

Khofifah Indar Parawansa. Foto: Instagram/Khofifah Indar Parawansa
Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?